LidiNews.com - Dewan Pengurus Komisariat GMNI Hukum Universitas pakuan (UNPAK) Bogor, Jawa Barat, mendesak pemerintah pusat dan tiap-tiap pemerintah daerah untuk mencegah dari pada coronavirus disease-19 atau di singkat covid-19 agar dapat di tangani secara maksimal tanpa membuat Kepanikan di kalangan masyarakat.
Pemerintah Pusat, dan tiap-tiap Pemerintah Daerah harus menyikapi secara serius mengenai covid-19 ini yang sedang mewabah di negara Indonesia, agar dari segala bentuk aktivitas bisa di jalankan kembali dengan baik oleh masyarakat sosial.
Tidak hanya dalam bentuk himbauan Pemerintah dapat mewujudkan ketentraman, ketenangan serta kenyamanan masyarakat yang terdampak dari covid-19 ini, Oleh Karena itu Dewan Pengurus Komisariat GMNI Hukum Universitas Pakuan Bogor membersamai pihak-pihak yang bertanggung jawab agar kita semua dapat bergotong-royong untuk melawan coronavirus (covid-19), untuk bisa mencegah, mewaspadai, serta menjaga kesehatan publik.
Pemerintah Pusat wajib bertanggung jawab agar dapat menyetabilitas kan dari pada penanganan-penanganan covid-19 yang terjadi pada masyarakat secara utuh tanpa menjadikan rasa kekhawatiran, dan kepanikan yang berlebihan pada masyarakat.
Juga Pemerintah Pusat harus menjalankan secara maksimal UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang "Kekarantinaan Kesehatan", dengan sebaik-baik nya.
Dalam hal itu pun uu no 6 thn 2018 bag ke 2 pasal 55 ayat 1 dan 2 mengatur untuk bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk segala kebutuhan dasar orang dan pula makan ternak hewan peliharaan masyarakat, dan pula mengikut sertakan pemerintah daerah sebagai penyelengaraa, sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pasal 2, uu ri no. 6 Tahun 2018 yaitu berdasarkan Asas : Perlindungan juga Keadilan dalam masyarakat.
-Zayyanul Iman AL-Fadhilla selaku
Wakil ketua, Bidang Kaderisasi DPK Hukum Unpak Bogor, Jawa Barat.
