Oleh : Acik Wesa (Wakil Ketua Bidang Kajian Ilmiah DPC GMNI Makassar)
“Siapa yang tidak tertawa ketika mendengar elit ribut prihal Uang?. Uang selalu menjadi hal urgen yang disoroti: Antara membela rakyat dan menagih jatah proyek”
Sulsel,Makassar,Lidinews.com-Jumat, 8 Mei 2020. Problem dana penanganan dan pencegahan covid 19 Kabupaten Manggarai kembali menjadi momok pembicaraan publik maupun para elit politik kabupaten Manggarai Barat beberapa hari ini. Bagaimana tidak, pemerintah Kabupaten manggarai Barat belum menyalurkan anggaran yang disiapkan untuk alokasi anggaran belanja pencegahan dan penanganan Covid 19. Atau dengan kata lain anggaran yang sudah ditetapkan dan sudah disiapkan sebesar Rp 18.290 miliar lebih diparkir di Kas daerah Kabupaten Manggarai barat.
Sorotan pertama pun datang dari para legislator kabupaten Manggarai barat. Legislator Kabupaten Manggarai Barat mempertanyakan anggaran yang sudah disiapkan untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019. Pasalanya, Pihak eksekutif belum menyalurkan anggaran sebesar Rp 18.290 Miliar yang sudah disiapkan.
Dikutip dari Kitaindonesia.com mayoritas legislator Kabupaten Manggarai, dalam siding pembahasan alokasi anggaran pencegahan Covid 19 di gedung DPRD kabupaten Manggarai Barat, selasa (5/5/2020) “Mayoritas Anggota Dewan mempertanyakan alasan belum dimanfaatkannya dana tersebut. Padahal sudah ada warga diujung barat pulau flores itu yang positif Virus Corona”
Setelah dipertanyakan oleh legislator Manggarai Barat, Kepala Bagian Pengelola Keuangan pun angkat bicara. "Hal tersebut (anggaran,red) terjadi karena belum ada pengajuan dari kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Manggarai Barat”
Antara asas pemanfatan yang dipahami legislator dan kebijakan pemerintah sudah ada kesenjangan atau masalah;antara DPRD sebagai pengawas, sesuai amanat UU (resah)mengontrol anggaran yang dikucurkan, sedangkan eksekutif menahan anggaran lantaran amanat ketentuan yang mewajibkan “pengajuan permohonan” dari instansi terkait (BPBD), dan rakyat merengek karena merebaknya virus korona.
Apakah Legislator ada untuk Rakyat? Apakah Kebijakan Pemda, Dalil taat ketentuan yang berlaku?
Pertanyaan tersebut muncul atas keraguan penulis atas reaksi anggota dewan yang dinilai lamban dalam mengontrol keuangan yang sudah dikucurkan. Tenggat waktu sejak ditetapkannya anggaran dan pengucuran, bukan usia yang muda lagi. Sementara, situasi yang mencekam selalu menghantui rakyat dalam menghadapi pandemic Virus Corona.
Penulis menilai bahwasanya, legislator melahirkan kesadaran semu dan resspon prematur by design yang matang. DPRD terlelap dalam tidur panjang tanpa memperhatikan keberadaan rakyat yang saban hari semakin terpuruk. Namun fakta lain, legislator over serius dan semangat dalam menjalankan reses. Dengan asumsi, kemungkinan karena anggaran ada dan diserap langsung oleh anggota dewan.
Tetapi, sisi apresiatif tetap diajukan untuk anggota dewan yang masih mengawasi keuangan yang sudah dikucurkan untuk penanganan dan pencegahan Corona Virus 2019. Mereka sudah menjalankan amanat UU9 (Fungsi Pengawasan Anggota Legislatif).
Dari aspek inilah, asumsi penulis tetap positif bahwa mereka berjuang untuk kepentingan rakyat akan tetapi stigma keraguan tetap ada untuk menunjang “realitas” sesungguhnya.
Terlepas dari sikap legislator, Eksekutif manggarai barat tentunya menjadi objek sorotan dibalik numpuknya dana penanganan Covid 19. Pelbagai alasan disampaiakn oleh badan pengelola keuangan daerah Kabupaten manggarai barat sejatinya memberikan dua persepsi antartaatnya pemda terhadap peraturan menteri dalam negri dan lugunya pemerintah daerah dalam mengeksekusi anggaran tersebut sesuai asas pemanfatan.
Sisi positifnya bisa diterima sebagai stigma keteguhan dan taanya pemerintah kabupaten Manggarai barat dalam menjalankan ketentuan dari menteri dalam negeri dalam penganan covid19, terkhusus prihal penyaluran anggaran belanja dana covid 19. Akan tetapi patut dipertanyakan ketika hal tersebut diperhadapkan dengan situasi yang sedang dihadapi sekarang. Kepala BPBD kok lamban dan lugu?
Bupati Manggarai dinilai terlalu lugu dan lamban mengawasi bawahannya yang tidak cekat mengajukan administrasi ”pengajuan’’ tupoksi anggaran belanja Covid 19. Ataukah ini atas perintah orang nomor satu di Manggarai Barat? Jika demikian apa sebenarnya yang terjadi yang sedang diatur oleh eksekutif? Pembaca menjawab sesuai interpretasi masing masing….
Dana diparkir eksekutif, Legislator Berkicau, Skenario Apa yang dibangun?
Sebelum dijawab, penulis ingin sampaikan bahwasannya ”Keraguan yang sedang penulis bangun ialah cara kita bersama memahami realitas yang ada. Semoga tuan dan puan tidak menghakimi sebagi instrument pencegalan hak berpendpat”
Selain benar secara konstitusi sebab penumpukkan dana penanganan dan pencegahan covid 19 Kabupaten Manggarai barat, penulis ingin mengutarakan secuil buah pikiran sebab lain dibalik maslah yang diulas. Penulis memberikan asumsi atas keraguan (elit Mabar) bahwa sesungguhnya ada Unsur Skenario yang sedang dibangun oleh para elit Mabar sekarang.
Skenario yang diraancang pun akan membuahkan hasil atau profit kolektif. Ketika Kita membaca dan memahami alur pergolakan Legislator dan Eksekutif bahwasannya ada keinginan bersama yang ingin disepakati prihal anggaran tersebut. Sebab tak sedikit kasus di republik ini dengan manajemen konflik yang hampir sama.
Asumsi penulis, pertama legislative menginginkan agar anggaran tersebut sesegera mungkin dibelanjakan dengan keinginan bahwasannya ada unsur pos anggaran yang harus dikelola bersama(dong tagih jatah, mungkin). Berjuang untuk rakyat? Bisa iya, bisa tidak, sebab habitus sekutu eksekutif dan legislative terhadap anggaran selalu mewabah di RI. Walapun konstitusi mengamanatkan eksekutif untuk menggunakan anggaran akan tetapi loby dan negosiasi selalu menjadi bom korupsi massal.
Kenapa anggaran belum dibelanja? Pertanyaan seperi itu bisa jadi sebagai bentuk pressure konflik untuk melahirkan lobi dan negosiasi. untuk sementara, sepertinya begitu. Namun hal ini tidak mutlak. Ini hanya hipotesa kajian. Kita akan memahami terus realitas yang akan terjadi. Teruslah ragu!!
Kedua, Selain konspirasi legisltaif, eksekutif pun memiliki peran vital untuk memainkan scenario drama mendekatkan lawan dan bersama bersekutu menghabiskan uang raakyat. Penulis masuk dalam pembacaan seperti itu. Eksekutif dinilai sedang memainkan peran agar dana yang sudah dianggarkan 78 miliar segera dicairkan dan eksekutif berpura pura memainkan wacana konflik. Sehingga pada akhirnya keinginan dengan alasan anggaran diilhami oleh legislative maka loby busuk pun tetap masuk dalam pengelolaan anggaran tersebut. Sekali lagi, ini asumsi penulis. Teruslah ragu!!semoga semuanya untuk kepentingan rakyat. heheh
Sebabnya adalah alasan BPKD tidak meyakinkan publik dan memberi peluang kepada publik untuk menginterpretasi secara bebas. Serumit itukah mengajukan permohonan pengajuan dari BPBD Mabar? Atau BPBD dipersulit skenario 01?
Benarkah anggaran utuh?
Anggaran utuh di kas daerah, publik tidak mengetahuinya sebab informasi penggunaan anggaran mabar tidak ditampilkan by online system(transparansi). Hanya Bupati, BPKD, dan Kepala BPBD yang tahu dan juga Tuhannya yang tahu.
Nah, untuk mengetahui utuh tidaknya keuangan tersebut, Badan Pengawas Keuangan Seyogyangan responsive dan berperan aktif dalam mengawasi dana Penanganan Covid 19. Sehingga pemanfatannya pula sesuai dengan tupoksi.selain itu pula, BPK sebagai traffic signal agara elit tidak nakal dalam memanfaatkan anggaran.
Mari sama sama curiga dan terus awasi setiap kebijakan dan scenario para elit untuk kemaslahatan umat. Agar badut badut tidak selalu memainkan perannya dalam panggung anggaran.
Mari sama sama curiga dan terus awasi setiap kebijakan dan scenario para elit untuk kemaslahatan umat. Agar badut badut tidak selalu memainkan perannya dalam panggung anggaran.
