Oleh : Acik Wesa (WK Bidang Kajian Ilmiah DPC GMNI Makassar)
Sulsel, Makassar, LidiNews.com - Menjalani New normal pada masa Pandemi Covid 19 ternyata menimbulkan prilaku upnormal dari kelompok tertentu. Pada awalnya saya berpikir bahwa new normal adalah fase yang menghantar bangsa Indonesia pada tatanan kehidupan baru senorma normalnya sesuai kebijakan pemerintah. Alhasil, new normal masih memproduksi tindak tanduk upnormal.
Satu hal yang menjadi sorotan utama ialah prihal biaya Rapid Test bagi pelaku perjalanan yang nominalnya cukup fantastis dan variatif. Kebijakan rapid test sebagai salah satu persyaratan administrasi pelaku perjalanan tentunya merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kementrian perhubungan. Akan tetapi implementasi lapangan selalu membuat rakyat tercekik dalam musibah yang sedang merampas sektor ekonomi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun berupa data, ada rumah sakit di kota Makassar yang menetapkan harga rapid test dengan nominal sekitar tiga ratus lima puluh ribu rupiah hingga empat ratus ribu rupiah. Sungguh fantastis bukan?
Pertanyaannya apakah kebijakan rumah sakit lahir begitu saja? Atau ada faktor lain yang membuat kebijakan yang dinilai sebagai ladang bisnis medis ini tumbuh subur?
Ada beberapa indikasi yang semestinya kita kaji bersama yaitu pertama, rapid test disalahmanfaatkan oleh pihak medis sebagai ladang bisnis gelap dibalik kebijakan pemerintah. Kedua, pemerintah bisa saja berkolaborasi dengan pihak medis untuk melanggengkan aktivitas bisnis yang sungguh merugikan masyarakat. Ketiga, ada indikasi proses penyerapan anggaran covid 19 yang tidak berlangsung normal. Kepincangan penggunaan anggaran pencegahan dan penanganan Covid 19 telah menimpa tubuh birokrasi hari ini.
Bisa saja, pihak rumah sakit beralasan bahwa biaya Rapid Test Mahal karena pihak rumah sakit non subsidi pemerintah dalam penanganan Covid 19 membeli peralatan rapid test sendiri. Sehingga nominal biaya dibeban dengan nilai yang cukup fantastis bagi rakyat kecil. Lalu, bagaimana langkah pemerintah?
Hemat saya, Hal ini sejatinya tidak terjadi jika pemerintah bijak dalam menggunakan anggaran dan bijak dalam menetapkan kebijakan prihal rapid test bagi pelaku perjalanan(kapal laut/pesawat). Sentralisasi pengamanan rapid test semestinya dilakukan. Agar antarpemerintah dan masyarakat merasakan adilnya hidup bernegara. Pemerintah mengeluarkan anggaran faskes untuk pembelanjaan peralatan rapid test dan masyarakat melakukan rapid test di sentral locus rapid test. Clear. Akan tetapi iming iming bisnis menjadi sulit diejawantahkan.
salah satu contoh Untuk wilayah Makassar, Angggota DPRD Komisi A Kota Makassar fraksi Gerindra, Kasrudi angkat biacara dalam menyikapi hal tersebut. Menurut beliau, rapid test sekiranya tidak membebani masyarakat. Apalagi dalam situasi seperti ini, kondisi ekonomi masyarakat masih terpuruk.
"Biaya Rapid Test harusnya merata di Klinik maupun Rumah Sakit disamaratakan saja dan tidak memberatkan beban warga karna kondisi ekonomi saat sekarang memang lagi sulit dan kita harus bisa saling memahami,” (baca:https://sulawesion.com/sulsel/dprd-minta-biaya-rapid-test-tidak-bebani-masyarakat/)
Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, fraksi PDIP yang mengamati problem rapid test. Beliau sampaikan bahwa "Mahalnya biaya rapid test dan tes PCR itu harus jadi perhatian. Jangan sampai ada pihak yang aji mumpung, mencari kesempatan dalam kesempitan,” (baca:https://m.bisnis.com/amp/read/20200611/15/1251601/biaya-rapid-test-tinggi-dpr-aturan-kemenhub-sulit-ditegakkan)
Potret rapid test ini memang kesannya menghimpit masyarakat dalam keadaan terpuruk. Bak jatuh, tertimpa tangga pula.efek dari aktivitas upnormal ini, elit dan kolega tetap kaya dan rakyat miskin tetaplah miskin.
Padahal jika berkaca pada daerah tertentu di Indonesia, rapid test tidak dipungut biaya atau gratis. Akan tetapi kota Makassar khususnya masih banyak rumah sakit yang menyediakan rapid test dengan biaya yang fantastis. Kemana pemerintah? Rakyat semakin Payah bos....
