Sultra, LidiNews.com - Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor.
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia menjadi konsekuensi atas meningkatnya investasi asing di Indonesia. Indonesia sebagai penganut sistem ekonomi terbuka membuka kesempatan bagi investor asing untuk terlibat dalam perekonomian domestik melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini sejalan karena pada 1994 Indonesia telah mengikatkan diri sebagai anggota World Trade Organization (WTO).
Melihat situasi terkini, Ketua GPM Sultra Abdul Rajab Saputra angkat bicara. Ia menilai dengan masuknya TKA ke Indonesia terkhussnya di Morosi (Sultra) akan membawa pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan tingkat upah untuk tenaga kerja lokal. Kesempatan kerja dan upah akan mempengaruhi daya beli masyarakat, apabila daya beli masyarakat menurun akan mengakibatkan tidak bertumbuhnya perekonomian nasional.
“Jumlah penggangguran di Sultra saat ini sebesar 41. 772 orang. Jumah ini meningkat 0,21 % dari tahun sebelumnya. Hari ini Negara membiarkan TKA masuk, tapi lupa dengan nasib warganya sendiri. Saya tidak anti investasi, yang terpenting investasi itu berimplikasi bagi masyarakat,” ujarnya.
“Saat ini China adalah salah satu negara terbesar yang melakukan investasi di Indonesia. Jumlahnya juga meningkat dari 2010 peringkat ke 10, lalu pada 2014 naik menjadi ke 8 hingga di 2016 posisi ke 3 sebagai negara asal investasi terbesar di Indonesia. Sebenaranya, hari ini kita telah dimanfaatkan oleh kebijakan law of the control of the exit and entry citizen yang ada di Cina. Pada prinsipnya Cina ingin mendorong tenaga kerja ke luar negeri seiring dengan investasinya, karena di negaranya terjadi surplus tenaga kerja,” tambahnya.
Hal senadapun disampaikan oleh Koordinator Komunitas Pegiat Hak Asasi Manusia La Ode Muhammad Safaat, ia mengungkapkan bahwa kebijakan Negara hari ini hanya sekedar ingin meluapkan libido matrealismenya.
“Argumentasinya Negara hari ini ingin menstabilkan ataupun meningkatkan kondisi keuangan, tapi apakah kita pernah tau bentuk pengelolaannya ataupun manfaatnya bagi masyarakat. Harta daerah diambil, lalu di diskusikan di pusat”
“Di Freeport telah ada 8000 lebih pekerja lokal yang di PHK, lepas itu beberapa dari mereka menjual hartanya demi menyambung hidup, anak anaknya putus sekolah karena orang tuanya tak punya penghasilan. Melihat itu saya jadi agak takut hal yang sama akan terjadi bagi masyarakat Sultra,” ungkapnya.
Terakhir, pemuda yang akrab disapa Faat ini menganalogikan bahwa dalam satu sisi investor bukanlah sinterclas yang tiap malam natal membawa kado, tapi investor merupakan malaikat pencabut nyawa yang kian membayangi kita semua.
Reporter : Novi Astuti
