Lidinews.id - Kamis, 15 September 2022 puluhan masyarakat sipil menggelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut menyatakan mereka adalah Gerakan Merdeka Masyarakat Sipil (Gamers).
Menurut Sultan Hermanto Sihombing, S.H. Gerakan ini adalah gerakan spontan masyarakat atas respon Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak yang tidak realistis yang dilakukan oleh Pemerintah, selain itu juga gerakan ini dilakukan untuk memantik kekritisan masyarakat yang memang benar-benar terdampak atas tindakan pemerintah menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam aksi tersebut, Gerakan Merdeka Masyarakat Sipil membacakan beberapa puisi yang dianggap merupakan representasi dari Pemerintahan Indonesia hari ini yang hanya ditonton oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah-daerah terkhusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
Selain itu, Frans Simanjuntak yang juga merupakan masyarakat yang tergabung dalam aksi ini menyatakan ketidaklogisan penaikan BBM yang dilakukan pemerintah.
Pada bulan Juni 2022 sampai dengan agustus 2022 Harga minyak dunia mencapai 120 US Dollar/Barel tetapi tidak ada kenaikan Bahan Bakar Minyak pada bulan itu, sementara saat 15 September 2022 ini harga minyak dunia sudah turun bahkan mencapai 97 US Dollar per Barel, akan tetapi di Negara kita justru harga Bahan Bakar Minyak naik, jadi hal tersebut tidak logis, tandas Frans Simanjuntak.
Kita dari masyarakat juga ingin tahu seberapa paham sih Perwakilan Rakyat kita terkait kenaikan BBM ini, apakah mereka hanya duduk diam menonton, tidak memberi masukan ke DPR Pusat atau bagaimana? Tambah Frans Simanjuntak.
Dalam Aksi yang dilakukan oleh Gerakan Merdeka Masyarakat Sipil (Gamers) tersebut menyatakan sikap dengan poin-poin tuntutan sebagai berikut :
Menolak Kebijakan Pemerintah dalam Hal Menaikkan Harga BBM;
Mengajak DPRD Kab. Tapanuli Utara sebagai representasi Masyarakat untuk ikut menolak Kenaikan BBM ;
Mendesak DPRD agar menyurati DPR RI untuk Mempertanyakan Urgensitas Kenaikan BBM terhadap pemerintah;
Meminta Transparansi Pembengkakan Anggaran Kompensasi BBM yang semula Rp. 18,5 Triliun menjadi 252,5 Triliun ;
Menyarakan DPRD agar menyurati DPR RI untuk Mengevaluasi Kembali Kebijakan E-Pertamina yang diterapkan oleh BUMN;
Meminta data real terkait penggunaan BBM Subsidi sebelum kebijakan kenaikan harga BBM diberlakukan;
Aksi tersebut diakhiri dengan penaburan Bunga yang melambangkan kematian Hati Nurani Pemerintah dan DPRD terhadap rakyatnya.
