 |
| Gambar : Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mengevaluasi Hasil PPPK Profesi Guru. Lidinews.id |
Jakarta, Lidinews.id - Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan Syam Firdaus Jafba menyampaikan keprihatinannya terkait dengan kekurangan transparansi dalam pelaksanaan ujian Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dengan tegas, Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bung Syam Firdaus Jafba menyoroti hasil ujian tersebut tidak transfaran bahkan Terindikasi Terdapat Kecurangan dalam proses seleksinya.
Seleksi yang dilakukan seharusnya sebagai langkah penting menuju akuntabilitas dan kredibilitas dalam seleksi tenaga pendidik.
Namun banyak ditemui di berbagai daerah hasil kelulusan PPPK Khususnya Profesi Guru patut dicurigai ada kaitannya dengan permainan Orang dalam entah itu di Tingkatan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
Seperti yang diketahui, “Banyak Para Peserta yang sejatinya Mempunyai Nilai yang cukup tinggi saat dilakukannya Computer Assisted Test (CAT) dan Mendapat Sertifikat Seleksi Kompetensi yang di keluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Berbeda jauh dengan Nilai Akhir yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dimana dari informasi yang di terima Nilai CAT Tersebut ditambah dengan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang tidak di umumkan serta peserta sendiri tidak melakukan SKTT Tersebut dikarenakan tidak adanya Pengumuman untuk melakukan SKTT,” Imbuhnya.
Bung Syam Menambahkan indikasi terjadinya Manipulasi Hasil Kelulusan ini karena Banyaknya Para Peserta PPPK Guru yang Mengeluh sudah mengabdi bertahun-tahun menjadi Guru Honorer tidak lulus, yang di sebabkan tidak terjadi keterbukaan Informasi terkait SKTT Tersebut.
Sebagai Contoh tidak transparansinya hal ini terjadi di beberapa Tempat Seperti Kabupaten Madina, Kabupaten Langkat, dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Bahkan tidak menutup kemungkinan ini terjadi Hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Transparansi yang jelas dan komprehensif dari pihak BKN dan BKD adalah kunci untuk memastikan bahwa proses seleksi guru berjalan dengan adil dan objektif. Ia menekankan bahwa informasi yang transparan akan memberikan keyakinan kepada para peserta ujian, lembaga pendidikan, dan masyarakat pada umumnya, sekaligus menghindari adanya dugaan ketidakjelasan yang dapat merugikan integritas sistem seleksi. Tambah Syam
Lebih lanjut, Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang Juga Ketua Umum Pergerakan Pemuda Nasional (PPN) Syam Firdaus Jafba menyampaikan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas BKN terhadap hasil ujian PPPK Guru tidak hanya menjadi hak peserta ujian, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral pihak berwenang terhadap masa depan pendidikan di Indonesia.
Ia menekankan bahwa proses ini bukan hanya sekadar seleksi, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban terhadap kualitas pendidikan di negara ini.
Dalam kerangka ini, Syam menantang pihak BKN untuk merinci metode evaluasi, kriteria penilaian, dan prosedur perbaikan yang digunakan dalam ujian. Ia berpendapat bahwa pemberian informasi yang rinci akan memungkinkan peserta ujian untuk memahami lebih baik hasil yang diperolehnya dan memperbaiki diri di masa depan, dan Hasil yang telah di Umumkan Hari ini dapat di Evaluasi Menyeluruh, Jika Memang indikasi terjadinya Kecurangan tersebut terbukti Maka Sudah Seyogianya Pihak-Pihak yang terkait Membatalkan Hasil Seleksi Tersebut dan Mengacu kepada Hasil CAT yang Sebenar-benarnya, Agar Aspek Keadilan Bagi Seluruh Guru di Indonesia dapat Terwujud.
Dengan penuh keyakinan, Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bung Syam menyimpulkan bahwa transparansi penuh dari pihak BKN tidak hanya menjadi jaminan keadilan bagi para peserta ujian, tetapi juga langkah krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan seleksi guru di Indonesia.
Editor : Arjuna H T M
Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mengevaluasi Hasil PPPK Profesi Guru
