 |
| Gambar : PW KAMMI Kaltimtara Gelar Diskusi Publik Tanggapi Bencana Banjir Dan Longsor Di Kota Samarinda. Lidinews.id |
Samarinda, Lidinews.id - Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda selama dua hari berturut-turut, pada 11–12 Mei 2025, mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Sedikitnya 36 titik di berbagai kawasan kota terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Ratusan rumah warga terdampak, yang menyebabkan kerugian material hingga korban jiwa.
Salah satu insiden paling tragis terjadi di kawasan Belimau, di mana tanah longsor menewaskan empat orang setelah rumah mereka tertimbun material dari tebing curam yang tidak memiliki penahan alami.
Selain itu, dua anak dilaporkan terseret arus banjir. Korban pertama, Nabil Sarim (2 tahun), ditemukan meninggal di kawasan Jalan Pangeran Suryanata pada Selasa, 13 Mei 2025. Korban kedua, Ezekiel (6 tahun), ditemukan pada Kamis sore, 15 Mei 2025, setelah dilaporkan hilang terseret banjir di Jalan Malang, Kecamatan Palaran.
Menanggapi bencana tersebut, Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Kalimantan Timur dan Utara menggelar Diskusi Publik pada Jumat, 16 Mei 2025. Diskusi ini menghadirkan anggota DPRD Kota Samarinda, Bapak Abdul Rohim, S.P., sebagai narasumber utama.
Dalam pemaparannya, Abdul Rohim menyatakan bahwa banjir yang terjadi di Samarinda disebabkan curah hujan yang sangat tinggi dari biasanya, kemudan diperburuk oleh kondisi pengerjaan infrastruktur drainase yang belum selesai, serta kegiatan tambang yang meningkat pesat menjelang berakhirnya izin konsesi pada tahun 2026.
Aktivitas pembukaan lahan secara masif oleh perusahaan tambang tanpa memperhatikan aspek lingkungan dinilai turut memperparah kerusakan daerah tangkapan air.
Lebih lanjut, Abdul Rohim mengungkapkan bahwa proyek pembangunan drainase menghadapi kendala pendanaan akibat adanya efisiensi anggaran pada bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini mengancam keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi solusi jangka panjang terhadap bencana banjir.
“Penanganan banjir di Samarinda harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah harus segera mengalokasikan dana khusus dari APBD untuk menyelesaikan proyek drainase,” tegas Abdul Rohim.
Dalam kesempatan yang sama, PW KAMMI Kaltimtara juga menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak banjir yang melanda sektor pertanian, khususnya di kawasan Lempake. Banyak petani mengalami gagal panen akibat lahan pertanian mereka terendam air.
KAMMI mendorong agar pemerintah turut memberikan perhatian dan bantuan konkret bagi para petani yang terdampak, guna memulihkan kembali aktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Kegiatan diskusi publik ini diharapkan menjadi momentum awal untuk mendorong sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari solusi nyata dan berkelanjutan terhadap persoalan banjir dan bencana ekologis di Kota Samarinda.
Editor : Arjuna H T Munthe
