Lidinews, Labuhan batu - Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun 2020 sebentar lagi akan bergulir. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun ini akan berlangsung di 270 daerah yang terdiri dari 9 propinsi 224 kabupaten dan 37 kota.
Konstelasi politik tahun ini tidak kalah seru dengan suhu dan tensi politik pada pilkada tahun-tahun sebelumnya. Para tim sukses, relawan telah secara masif melakukan konsolidasi massa diberbagai daerah, mulai dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa terpencil. Komunikasi dengan lintas mesin partai-partai politik sebagai kendaraan dalam bertarung telah mereka jalankan. Pertempuran akan kembali menghangat, yang mana pihak penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftaran jalur perseorangan (Independen) untuk Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, namun geliat kampanye kerap kali memenuhi ruang perbincangan publik di dunia Maya baik melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, youtube dan lain sebagainya.
Para tim netizen beramai-ramai memposting para jagoan mereka dengan berbagai jargon ataupun slogan yang semenarik mungkin demi menaruh simpati masyarakat terhadap kepada calon dukungan mereka. Tidak hanya melalui media sosial namun pemasangan baliho, spanduk, kalender dan sticker sudah mulai terpajang di berbagai tempat umum, mulai dari kota hingga ke desa-desa.
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak 2020 ini adalah sebagai ajang kontestasi politik yang telah menjadi ruang pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan. Dimana dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 telah mengamanatkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak 2020 kali ini rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi saat ini kembali menjadi sorotan utama bagi para calon bupati dan wakil bupati. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, masyarakat hanya berharap kepada calon pemimpin agar tidak berpura-pura baik pada saat di butuhkan namun di lupakan ketika saat sudah berkuasa. Selain dari pada itu masyarakat juga berharap agar calon bupati dan wakil bupati tidak hanya memberikan janji-janji yang hanya bersifat politis saja, namun yang diharapkan hanyalah bekerja dan berbuat nyata sesuai dari apa yang telah di janji-janji kan nya. Mengabdi dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat adalah hal yang di inginkan oleh setiap warga negara indonesia.
Maka harapan kita bersama agar masyarakat yang memiliki hak suara nya mampu menilai dari berbagai segi aspek calon bupati dan wakil bupati yang akan mencalonkan diri nanti.
Penulis juga berharap kepada kaum pemuda sebagai agen of changes dan agent of control yang menjadi sebagai aktor perubahan dan pembaharuan untuk kemajuan harus mampu memberikan pendidikan politik (Political Education) yang benar kepada masyarakat. Kerena jika kaum pemuda tidak peduli (apatis) maka demokrasi bangsa ini akan terus dilacuri oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Maka hasil dari itu juga tidak akan melahirkan pemimpin yang amanah, bertanggung jawab dan berintegritas jika proses dan pelaksanaan pemilu tidak sesuai dengan asas dan peraturan pemilu itu sendiri.
Penulis juga mengajak kepada seluruh pemuda untuk turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum baik sebagai penyelanggara pemilu, pengawas maupun sebagai tim dari calon dukungan masing-masing dengan harapan mampu memberikan warna politik yang berbeda melalui cara yang inovatif dan kreatif dengan mengedepankan asas dan peraturan pemilu itu sendiri sebagai roh Demokrasi.
Pada akhir tulisan ini penulis berharap agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak 2020 ini berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan, prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain itu juga harus mampu menghadirkan kontestasi pemilu yang damai tanpa ada isu-isu negatif yang dapat membuat perpecahan dikalangan masyarakat, kita harus tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
PILKADA dikatakan berintegritas jika seluruh elemen-elemen masyarakat yang terlibat mampu menjaga sikap dan etika dalam berdemokrasi, baik itu dari pihak penyelenggara pemilu, pengawas, keamanan, partai politik maupun masyarakat yang menjadi kedaulatan tertinggi.
Kontributor : Dani
