Senada disampaikan dengan Humas Aksi Jafier bahwa hal tersebut berimplikasi terhadap penegakkan hukumnya, sebab keputusan politik tentu saja berdasarkan kondisi politik, sementara apabila dicari pelanggaran hukumnya tidak akan di temukan, yang ada hanyalah ungkapan bahwa pelanggaran tersebut adalah inskonstitusional.
"Oleh karena itu kami memandang bahwa apa yang dilakukan oleh 7 tahanan politik tersebut merupakan satu bentuk ekspresi politik yang dilindungi oleh aturan hukum maka dari itu kami dari Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Rasisme menyatakan sikap,"pungkas Jafier salahsatu kader GMNI Balikpapan.
Humas aksi tersebut juga menjelaskan poin poin tuntutan saat aksi di depan Pengadilan Negari Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan.
1. Hentikan pembungkaman, kriminalisasi, dan intimidasi dalam ruang demokrasi.
2. Negara melakukan pendekatan kemanusiaan dan membuka ruang dialog seluas-luasnya terhadap persoalan Papua.
3.Tegakkan keadilan dengan membebaskan pejuang anti rasisme di Balikpapan dan di seluruh Indonesia tanpa syarat.
Kontributor: Richardo
