KENDARI, LidiNews.com|Menanggapi kasus pemukulan kader Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pamekasan (PC PMII Pamekasan), Madura, Jawa Timur, yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam aksi di kantor Bupati Pamekasan dalam tuntutan menyetop kasus galian C ilegal di kabupaten pamekasan Kamis, 25 juni 2020.
PC PMII Kendari, Alwin Mahyudin selaku Wakil Ketua 1 PC PMII Kendari mengatakan sangat disayangkan insiden pemukulan yang dilakukan terhadap kader PMII Pamekasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian alias penegak hukum.
"Polisi yang seharusnya sebagai pengayom serta pelindung masyarakat malah menunjukan sikap kebringasannya. Kita juga harus sepakat bahwa seragam, senjata dam semua fasilitas di dapatkan dari uang rakyat lalu mengapa orang yang memberikan uang tersebut malah dipukuli. Apapun alibinya itu tidak dibenarkan oleh konstitusi," tandasnya.
Menurutnya tindakan oknum kepolisian yang baru saja terjadi mengingatkan pada sebuah peristiwa yang baru 9 bulan lalu yaitu tragedi 26 September 2020.
"yang memakan korban yang sampai detik ini belum juga di tuntaskan. Selain itu kasus ini membuat kita sadar bahwa ada oknum atau kelompok yang merasa menjadi penegak hukum tapi jalannya miring. Hal ini tidak tanpa alasan mengapa masih ada saja oknum berseragam polisi tapi bermental preman dikarenakan adanya perekrutan yang masih mementingkan keuntungan daripada keunggulan calon anggota," bebernya.
Lebih lanjut ia menjelaskan kalau Organisasi mahasiswa dalam menanggapi kader yang tidak aktif atau liar berarti ada sistem kaderisasi yang keliru atau karakter kader.
"Sehingga kami mengusulkan agar instansi kepolisian dapat belajar dari organisasi mahasiswa dalam skema perekrutan anggota agar tidak ada lagi anggota yang tidak mengikuti instruksi pimpinan atau melakukan tindakan represif yang dengan mudah masyarakat bisa menilai itu. Selain itu kami dari PC PMII Kendari atas nama persahabatan dan keadilan dalam bernegara meminta agar kasus pemukulan tersebut di usut tuntas jika slogan negara hukum masih berlaku di NKRI," tekannya.
Kejahatan yang di diamkan merupakan pengkhianatan pada negara dan jika ini sampai dibiarkan atau tidak di usut tuntas maka jangan salahkan rakyat untuk tidak percaya lagi pada aparat kepolisian.
"Kritik ini kami sampaikan agar nama baik kepolisian sebagai instansi negara tidak rusak dimata masyarakat. Jadi tolong di usut tuntas kasus tersebut dan juga kasus-kasus kemanusiaan yang belum selesai sampai detik ini contohnya tragedi “SEDARAH," pungkasnya.
Penulis: Alwin Wahyudin
