Oleh : Dion Rasu
Sulsel, Makassar, LidiNews.com - Pada dasarnya semua orang punya potensi menjadi intelektual sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya dan dalam cara menggunakannya.Tetapi tidak semua orang adalah intelektual dalam fungsi sosial (Antonio gramschy: sejarah dan budaya). Jadi, apabila kaum intelektual itu bersifat civil society berarti dia membuat fungsi intelektual.
Intelektual seperti ini disebut intelektual organik.
Intelektual organik adalah kumpulan kaum terpelajar yang memiliki fungsi sosial dalam tatanan masyarakat sekaligus pelopor kemajuan yang bebas dan tak ingin fungsi sosialnya direnggut oleh paradigma kepentingan pragmatis. Apabila kaum intelektual terjerat pragmatisme maka sama halnya dengan melacurkan pengetahuan yang dimiliki. Pendeknya, berbicara fungsi sosial dalam mengaktualkan pengetahuan itu memiliki kecenderungan "free value" alias bebas nilay.
Kaum intelektual adalah pelajar yang tak menginginkan surplus atau nilai lebih terhadap apa yang dijadikan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang didalam peranannya menjelaskan moral force atau kekuatan moral yang digodok untuk membela kepentingan rakyat dalam skala sosial kemasyarakatan tanpa harus membicarakan untung rugi tapi membela yang sepatutnya dibela.
Ditengah arus peradaban yang mengalir deras menjadi transisi persoalanpun ikut meramaikan panggung demokrasi yang memaksa drama intelektual disandingkan dengan secuil persoalan untung rugi. Salah satu dari sekian banyak polemiknya adalah tentang tambang yang disinyalir merusak lingkungan hidup. Krisis lahan pertanian atau kondisi alam yang tak lagi menjadi gambaran layak pakai sebagaimana para petani lakukan sebelumnya.
Berbicara tentang tambang setiap orang punya persepsi, namun juga dialamatkan pada standar atau batasan kajian akademis. Setiap perusahaan yang mendirikan tambang pasti melewati berbagai prosedur seperti: izin rekomendasi, izin usaha pendirian, izin amdal dan selanjutnya disahkan oleh pemerintah dengan tingkat kewenangannya. Lalu, dari sudut pandang mana tambang dikatakan sejahtera dan ditolak kalau dikatakan musibah bagi rakyat itu sendiri. Ada takaran yang sesuai menjawab wajar dan sejahteranya persoalan tambang tentu saja menurut berbagai kajian-kajian dan riset akademis.
Didaerah yang dikatakan belum siap atau masih belum tersentuh alat teknologi tentu saja dikatakan bahwa tambang itu merusak. Hal ini diakibatkan daerah tersebut akan melakukan relokasi serta posisi geografis yang tak memungkinkan keberadaan pabrik. Kemudian kondisi dan kualitas pendidikan masyarakat yang masih minim secara kajian sumber daya manusia yang dimiliki.
Selanjutnya, bagaimana proses kaum intelektual itu mengambil peran? sejatinya ada jarak yang diambil. Jarak yang diambil adalah batasan antara tindakan advokasi tanpa dilibatkan dalam proses negosiasi. Jika kaum intelektual mengambil peran dalam fungsi sosial seperti kata antonio gramschy maka kontrol terhadap kebijakan pemerintah terhadap masalah tambang atau masalah lain ditindaklanjuti melalui suara penolakan. Meski tidak semua pelajar ada dalam fungsi sosial tetapi kecurigaannya besar, termasuk hadirnya kelompok partisan yang masuk dan bersinergi dengan oligarki serta titipan birokrasi.
Disinilah letak persoalannya, pengetahuan tak lagi berjalan menyadarkan atau menyoal penolakan tapi diseret dalam situasi pragmatis oleh mereka yang berasal dari kaum partisipan yang melacurkan diri demi kepentingan. Singkatnya mereka dikatakan sebagai "pelacur intelektual". Mirisnya, persoalan ini gagap alias mentok pada satu dua kali dibahas sesudah itu selesai entah disandera oleh kerumitan intelektual yang membuat rakyat kebingungan atau orang yang mengakui dirinya sebagai terpelajar justru menderita penyakit kanker (kantong kering) berkepanjangan.
