terkini

Iklan Film

DPP GMNI Nilai Kurikulum Darurat Tidak Komprehensif dan Parsial

Lidinews
Kamis, 8/13/2020 12:27:00 AM WIB Last Updated 2023-02-11T03:42:36Z
Foto: Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bung Syam Firdaus Jafba.

Lidinews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang di Pimpin Menteri Nadiem Makarim Baru-baru ini menerbitkan satu kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, (Kurikulum Darurat) yang menurut keterangan dalam isi Keputusan Menteri tersebut kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Namun dalam prakteknya kegiatan belajar mengajar di sekolah Kurikulum tersebut tidak akan dapat menyentuh tiap lini masyarakat yang dapat mewujudkan cita-cita Pendidikan di Indonesia secara umum.

 

Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warga, sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, Unggul, Kreatif dan Inovatif. Dari proses pendidikan yang ada akan lahir para intelektual, akademisi, politisi, ilmuwan, negarawan, guru dan profesi lainnya didapatkan dari proses pendidikan yang ada. Pendidikan di Indonesia secara menyeluruh harus dapat menciptakan kader-kader bangsa yang siap bertarung dalam persaingan global hari ini.

 

Dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bung Syam Firdaus Jafba dibawah Kepemimpinan Imanuel Cahyadi Selaku Ketum dan Sujahri Sumar sebagai Sekjend DPP GMNI Menilai, “Dalam konsep Percepatan  pemerataan Pendidikan di Indonesia instrumen geraknya harus jelas terkhusus dalam pelayanan, ketersediaan fasilitas dan sistem pendidikan Nasional haruslah menyeluruh tidak boleh parsial.”

 

“Kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di pimpin oleh mendikbud Nadiem Makarim tidak komprehensif dan Parsial. Pasalnya Kurikulum Darurat tersebut tidak mengatur secara keseluruhan sistem yang berlaku malah memberikan 3 pilihan opsi yang dapat diberlakukan pada masing-masing sesuai kebutuhan pembelajaran siswa.” Imbuh Syam.

 

Syam menambahkan, “jika kita melihat kurikulum yang sejauh ini telah ada seharusnya kurikulum bersifat menyeluruh tidak parsial. Apalagi jika kita melihat Proses Revolusi Industri yang berlangsung saat ini seyogianya Nadiem Makarim dapat merumuskan Kurikulum yang sesuai dengan arus zaman, Seperti misalnya kesesuaian Kurikulum Pendidikan dalam Menuju Revolusi Industri 5.0 (Society 5.0) sehingga tingkat adaptasi Peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman dapat benar benar mewujudkan Sumber daya yang unggul untuk Indonesia Maju, dan kedepannya Rakyat Indonesia dapat Memenangkan zaman.”

 

 

Reporter: Syam

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • DPP GMNI Nilai Kurikulum Darurat Tidak Komprehensif dan Parsial

Iklan

Pasang Iklan Di Sini Close x Kode Iklan Di Sini Broo