NTB, LidiNews.com |Penundaan seleksi anggota Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat dipertanyakan sejumlah kalangan, salah satunya Ahyar Supriadi. Menurut Ahyar, pelaksanaan seleksi anggota KI NTB ini mesti sudah dilaksanakan, mengingat masa bakti komisioner lama sudah habis.
"Berdasarkan pengumuman Pemerintah Provinsi NTB yang ditandatangani oleh ketua tim seleksi anggota Komisi Informasi tertanggal 3 Juni 2020, pada angka satu : pelaksanaan tes potensi/tes tulis yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2020, ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan penanganan covid-19," ungkap mantan direktur SOMASI NTB itu.
Walaupun, lanjutnya, publik dapat memahami alasan tersebut dengan baik dan tentunya kita semua segera berharap pandemi covid-19 segera teratasi secara baik dengan kerjasama semua pihak.
"Kami menghargai kerja keras tim seleksi yang sudah sampai ada tahap seleksi administrasi dan akan segera melaksanakan tahapan seleksi tes potensi/tes tulis. Namun jika tidak ada kejelasan batas waktu yang pasti, apalagi penundaan sudah terjadi sampai tiga kali, maka patut dipertanyakan ketidaksiapan Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini adalah Dinas Kominfo NTB," kata Ahyar
Ia menyayangkan Dinas Komunikasi dan informatika Nusa Tenggara Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan seleksi ini yang tidak berpikir inovatif dan responsif.
"Responsif dan inovatif dimaksud misalnya, mengapa dinas Kominfo NTB tidak berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota untuk membuat kepanitiaan, agar proses tes potensi/tes tulis bisa dilaksanakan di kabupaten/kota sesuai dengan sebaran domisili para peserta yang sudah lulus seleksi administrasi," lanjut pegiat keterbukaan informasi NTB itu.
Dengam demikian, maka penundaan proses tahapan seleksi bisa diatasi dengan baik. Kalaupun massa pandemi Covid-19 ini masih belum dinyatakan dicabut oleh pemerintah, maka untuk selelsi tahapan berikutnya bisa ber-inovasi dengan memamfaatkan tehnologi secara online.
Respon cepat dan inovasi dengan memanfaatkan tekhnologi bagi Dinas Kominfo NTB bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Mengingat, Dinas Kominfo adalah salah satu dinas yang sangat akrab dengan penggunaan dan pemanfaatan tekhnologi apalagi dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan tanggungjawab pemerintah daerah.
Berdasarkan apa yang teruraikan diatas, kami meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk segera :
Menyarankan Dinas Kominfo NTB segera berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten/kota untuk melaksanakan tes potensi/tes tulis berdasarkan sebaran domsisili peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Jika tahapan seleksi berikutnya masih dilaksanakan pada massa Pandemi Covid-19, maka Dinas Kominfo NTB harus beradaptasi dan berinovasi dengan memamfaatkan tehnologi berupa semisal tes secara online.
Demikian realese disampaikan, kami ucapkan terimakasih kepada teman-teman media massa cetak dan online yang sudah bersedia mempublikasi realese ini dan bersama-sama memperjuangkan terciptanya keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Barat.
Mataram, 22 Juni 2020
Ahyar Supriadi.
Pegiat keterbukaan Informasi NTB
