Sumut, LidiNews.com - Tidak berdampak bagi pariwisata Danau Toba, AMPDT menduga ada kesalahan management dan penyalahgunaan anggaran ditubuh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang dibentuk pada tahun 2016 silam berdasarkan Perpres 49 Tahun 2016 dan dengan anggran yang sangat fantastis tiap tahunnya sepertinya belum juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pariwisata Danau Toba.
“kurang lebih 4 tahun sejak dibentuk hingga saat ini, kita melihat belum ada progres dan pencapaian yang berdampak bagi perkembanan pariwisata Danau Toba dan untuk kemajuan ekonomi masyarakat lokal,” kata Rico Nainggolan, Selasa (11/08/2020).
Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT ) ini menilai bahwa ada beberapa point yang menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja BPODT yang kurang maksimal.
“Ada point-point penting yang menyebabkan BPODT ini tidak maksimal, diantaranya adalah struktur management yang tidak kompeten, kita bilang tidak kompeten karena sepertinya ada beberapa orang yang menjadi pejabat di BPODT yang sepertinya tidak paham dengan strktur geografi dan tatanan sosial budaya di kawasan Danau Toba, bagaimana mungkin orang lain bisa lebih paham dengan rumah kia sendiri? Kan kita yang paham seperti apa rumah kita," ungkapnya.
"Harapan kita orang-orang yang menjadi Direktur atau pengambil keputusan di BPODT ini bisa digantilah dengan mereka yang paham struktur geografi dan tatanan sosial budaya Danau Toba,” harap Rico Nainggolan.
AMPDT juga menilai ada indikasi penyalahgunaan anggaran ditubuh BPODT. Hal ini disampaikan oleh Ambrin Simbolon selaku Kordinator Lapangan.
“Lembaga ini kan badan layanan publik di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang dirancang sebagai lembaga khusus untuk mempercepat pengembangan Danau Toba sebagai salah satu tujuan pariwisata prioritas Indonesia," ujarnya.
Lanjutnya pasti anggaran yang digunakan juga banyak, tapi dari sekian banyaknya anggaran yang dikucurkan, sepertinya belum memberikan hasil yang maksimal atau jangan-jangan anggaran itu disalahgunakan?.
"Ini kan tidak beres dan kita pastikan akan melakukan investigasi lanjutan untuk penggunaan anggaran ini,” tutur Ambrin selaku Kordinator Lapangan AMPDT.
Selain fungsi otoritatifnya, BPODT juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi koordinatif yaitu secara aktif berkoordinasi dengan setiap pemerintah dari 8 kabupaten di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. AMPDT juga meragukan BPODT dapat menjalankan fungsi koordinatifnya.
”Tapi kita ragu para Direktur BPODT ini mampu menjalankannya, karena beberapa direktur di BPODT ini sepertinya tidak paham soal tatanan sosial budaya dan adat istiadat dikawasan Danau Toba ini, karena pola komunikasi setiap kelompok-kelompok masyarakat itu kan beda-beda,"
"Karena ini di Toba ya kalo bisa para direkturnya juga harus orang toba, karena membangun Danau Toba Ini bukan hanya persoalan bangunan tetapi juga soal tatanan sosial budaya dan adat masyarakat sekawasan Danau Toba,” tutup Rico Nainggolan.
Kontributor : Kensi
