Oleh: Sujahri Somar, Sekretaris Jendral DPP GMNI
Lidinews.id - Tercatat dua kali pada waktu yang berdekatan, kabar protes masyarakat Papua kepada kinerja Aparat Keamanan. Pertama di Merauke, video oknum PM TNI-AU (27/7/2021). Kedua di Jayapura, pembakaran Mapolsek Nimboran (02/8/2021).
Padahal, kekeliruan atau kesalahan procedural penanganan itu biasa terjadi. Mendera siapa saja, tak ketinggalan Aparat yang bertugas di Papua. Berangkat dari rekam latar peristiwa yang terjadi, saya berusaha mencari alternatif dari pertanyaan mengapa anomali sosial terhadap Aparat Non OAP bisa menjalar secepat itu? Selanjutnya, bagaimana mereduksi anggapan masyarakat Papua dan sebagian besar Aktivis HAM soal ini?
Sebagai pembuka, gadget dan berbagai macam teknologi memang dapat digunakan untuk kepentingan kelompok pendukung NKRI atau kelompok pro disintegrasi. Yang jadi problem lanjutan adalah informasi itu menjalar begitu cepat, sementara Netizen yang semakin praktis dalam menyerap informasi, tentu masih banyak sekali.
Meskipun Kementerian Infokom sementara mendidik publik dengan menggandeng sejumlah komunitas terkait, hadir dengan jargon semisal “saring sebelum sharing”. Tapi tetap untuk permasalahan Papua dalam konteks Aparat Penegak Hukum, semacam ada keterlanjuran cara pandang dari OAP dan sebagain besar Aktivis HAM atau Pemerhati Sosial lainnya.
Keterlanjuran cara pandang ini rasanya perlu ditanggapi lekas oleh TNI, POLRI, BIN, atau Instansi terkait lainnya, salah satunya dengan mengevaluasi secara komprehensif muatan Psikologi kepada setiap Prajurit yang ditugaskan di Papua. Reaksi yang terjadi di Papua dalam sepekan ini, hemat saya, ibarat Awan Kumulonimbus yang mengandung banyak air dan berpotensi menghasilkan petir yang juga banyak. Bila arah angin, ketinggian dan kondisi lainnya memungkinkan, maka dipastikan akan hujan lebat.
Apa yang terjadi di Papua selama ini, telah melewati proses evaporasi atau penguapan yang berjalan cukup lama. Juga pasca Otsus diperpanjang, semakin berpeluang menambah kondensasi. Itu berarti, keleluasaan peran kepada OAP harus dibarengi pula dengan citra “saling meyakini” antara Pemerintah dengan OAP itu sendiri.
Citra yang dimaksud bukan soal Pemerintah telah hadir dengan infrastruktur, atau memberi peluang bagi OAP untuk lebih leluasa mengelola Daerah semata, namun lebih dari itu. Sesuatu yang tidak sebatas simbol eksplisit, katakanlah Jembatan Merah Youtefa atau Istana Presiden di Papua, sebab masih ada anggapan bahwa hadirnya Jembatan lebih banyak untuk menjawab kebutuhan Pendatang di Jayapura. Sementara, berdirinya Istana di Distrik Muara Tami barangkali hanya sebentuk tanda kalau Indonesia sudah ada di sini, semoga tidak ditanggapi hanya sebagai Tugu peringatan.
Pendek kata, Revolusi Mental yang dicanangkan pada periode pertama Kabinet Kerja, itu harus dijalankan dalam karakteristik yang berbeda di Papua. Termasuk juga di Daerah-daerah bekas konflik, atau teridentifikasi sebagai Daerah rawan konflik. Khusus bagi Aparat TNI dan POLRI, sudah seharusnya dibekali dengan kemampuan membangun Psikologi OAP itu sendiri, sebab pengalaman selama ini memang para Prajurit TNI terkadang mengganti peran Guru di Daerah-daerah sulit dijangkau di pedalaman Papua saat mereka bertugas, ini jelas modal sosial yang baik.
Pertama, luaskan uji Psikologi tidak sebatas Tes Kepribadian dan Tes seputar emosional Prajurit yang akan menggunakan Senjata Api. Masukan ini dirasa perlu untuk Dinas Psikologi TNI menindaklanjutinya, uraian di atas dapat dikembangkan secara komprehensif menjadi satu modul pelatihan bagi Aparat yang bertugas di sana, lebih khusus mengenai Psikososial OAP. Tidak lagi sebatas membekali Aparat dengan HAM. Sebab, sejauh ini bagi saya, HAM justeru dapat membuat dilema Aparat di lapangan saat mengambil tindakan yang dianggap perlu dan mendesak.
Lain dengan aspek Psikososial, andaikata para Prajurit ini telah terlatih cukup baik, maka suatu bentuk kebaikan yang telah dilakukan, tidak akan dicurigai, tidak akan lekas dinafikan, tidak lekas digeneralisir menjadi kecurigaan yang tidak berkesudahan saat momentum yang muncul secara alami, misalnya dua persitiwa kemarin, atau momentum yang diatur sedemikian rupa oleh kelompok pro disintegrasi.
Disitulah pengejewantahan humanis dapat muncul secara kreatif oleh Aparat, dengan kata lain, asimilasi moral dengan standar Nasional dapat terwujud. Bukankah Nilai-nilai Kemanusiaan itu sendiri bersifat universial, sehingga cukup beralasan melakukan asimilasi moral itu menjadi tidak lagi bias standar atau standar ganda. Keyakinan saya semacam itu, AS (Amerika Serikat) yang telah mapan, meskipun kasus George Floyd tahun kemarin sempat mencciptakan kerwanan Sosial di Negeri Paman Sam, tapi pada perjalanannya, demokrasi di Amerika Serikat kembali menemukan titik normalnya.
Optimisme kita terletak pada kesetaraan sejak awal Republik ini berdiri, lain dengan AS, awalnya Bangsa Afrika didatangkan mayoritas sebagai Bangsa Pekerja, sementara OAP tidak demikian. Kita mengadopsi kesetaraan sejak awal, sebagai sesama Anak Bangsa dengan potensi dan kinerja yang diakui secara Nasional, membuat isu rasial itu tidak sampai mengguncang tantanan sosial bernegara kita hari ini.
Meski begitu, belakangan wacana Genosida bisa saja dianggap serius menggantikan wacana Ekosida di Papua, bila ada lagi momentum kesalahan prosedur Aparat di lapangan. Entah sengaja ataupun tidak, tetap harus direduksi. Dugaan saya ini bisa diuji lagi, soal Miskonsepsi tentang Psikososial OAP dari Aparat yang bertugas di Papua.
Kedua, Cyber War yang mungkin telah dilakukan selama ini seputar wacana persatuan Nasional, harus ditambah lagi dengan wacana Keadilan Sosial. Keadilan sosial yang dimaksud seperti pada ulasan sebelumnya, tunda menampilkan infrastruktur simbolik, lebih banyak tentang perkembangan Ekonomi Kerakyatan. BUMD atau Pusat-pusat kerajinan yang dipelopori Kaum Muda OAP atau “Mama-mama” Papua harus lebih sering diulas di media.
Hasil kerja Kaum Muda dan “Mama-mama” Papua itu lalu dimuat atau diangkut melalui jasa milik Pemerintah, misalnya distribusi barang menggunakan jasa ASDP atau Kapal PT. Pelni yang ada subsidinya. Selanjutnya Starup untuk jasa Angkutan Umum atau urusan dagang juga harus dimuncculkan di wilayah perkoataan, atau sudah terjangkau signal yang cukup baik, tentu dengan simbol Budaya inheren di dalamnya.
Sebagaimana yang saya sebutkan di atas, Pembangunan berbasis budaya. Motivatornya bukan dating dari Komunitas Kreatif semata, tapi bisa juga Aparat TNI misalnya, yang dapat memainkan peran ini. Jadi sedikit bergeser dari sekedar menggantikan Guru untuk mengejar, tetapi juga menjadi katalisator Ekonomi kreatif meski terbatas.
