Lidinews.id - Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Rumah Peradaban melakukan kajian dengan mengangkat tema "Catatan Akhir Periode Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara", mereka mengritik Pemkab Batu Bara dalam 5 tahun yang dinilai menjalankan kebijakan tidak pro rakyat.
Founder Rumah Peradaban, Yudi Pratama menyampaikan, semenjak dilantiknya Bupati Batu Bara pada tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan saat ini tidak banyak berubah. visi-misinya "menjadikan Kabupaten batu bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya" belum berwujud kenyataan.
Beranjak dari 20 janji janji manis yang di sampaikan bupati dan wakil bupati batu bara pada saat kampanye yang belum tertuntaskan. Bahkan, masih banyak juga beberapa persoalan masyarakat saat ini belum tertuntaskan.
Kabupaten batu bara dengan jumlah penduduk 429.432 dan jumlah penduduk miskin di batu bara mencapai 12,38 persen. Padahal batu bara menjadi kabupaten industri dengan lebih kurang 13 perusahaan besar yang seharusnya mampu menjadi solusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Ucap Yudi.
Keterbatasan lapangan kerja di daerah akibatnya menjadi beban keluarga dan menjadi pengangguran pada usia produktif bahkan sampai ada yang merantau ke luar daerah , padahal Ada 13 perusahaan besar yang ada di kabupaten batu bara, berapa persen pekerja yang asli putra daerah? apakah CSR sudah terjadi pemerataan atau hanya dimiliki segelintir orang?
Lebih lanjut, Yudi pratama juga mengatakan dalam laporan keuangan di tahun 2021 BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam pemeriksaan laporan keuangan pemkab Batu Bara dengan 9 pokok temuan. Dalam temuan tersebut ada 7 satuan dinas yang dinilai tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Inikan bentuk dari pemborosan anggaran yang seharusnya anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk mensejahterkan rakyat namun terkesan hanya ingin meraup keuntungan saja. "Ucap yudi dengan nada kesal."
Dari sektor pembangunan dapat kita lihat bersama belum ada perubahan yang signifakan bahkan terkesan tidak banyak berubah. perencanaan pembangunan seharusnya melalui pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan atas-bawah serta bawah-atas. "Artinya perencanaan pembangunan di Kabupaten Batu Bara, belum mencerminkan kondisi objektif sebenarnya. Karena hanya di manfaatkan oleh segelintir orang saja.
Lebih lanjut, budaya korupsi yang makin merajalela di tataran pemerintah namun terkesan hanya persoalan biasa biasa saja.
Apa kabar kasus Kepala BPBD yang berinisial SE yang diduga melarikan uang hingga miliaran rupiah?
Apa kabar Kadis" yang diduga melakukan kroupsi? Apakah masih aman...
Seharusnya supremasi hukum harus di tegakkan agar sejalan dengan janji yang di utarakan oleh bupati dan wakil bupati.
Dalam penutupnya Yudi mengatakan Apa yang menjadi tujuan dari pasal 23 ayat 1 UUD 1945 dimana tujuan APBN/APBD adalah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Belum berwujud nyata khususnya di wilayah kabupaten batu bara.
