 |
| Gambar : Presnas IBEMPI Meminta Usut Tuntas OLIGAR Kelapa Sawit Yang merugikan Negara. Lidinews.id |
Lidinews.id - Minyak goreng menjadi kebutuhan pokok ibu rumah tangga yang harus di perjuangkan perihal persoalan harga yang sering di permainkan sampai hari ini. Namun Ketika melihat dari sisi pera petani kelapa sawit Pada tahun 2021 produksi kelapa sawit mentah CPO Indonesia mencapai 46,8 juta ton, membuat Indonesia sebagai produsen CPO Tersebesar di dunia. Angka yang fantastis tapi mengapa Kesejateraan Petani Kelapa sawit diambang batas kesengsaraan?
Berdasrkan data Direktoral jendarl Perkebunan 2020 luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta ha dengan proyeksi komposisi perkebunan swasta 8,68 juta ha (53%), perkebunan rakyat 6,72 juta ha(41%) dan perkebunan negara hanya 0,98 juta ha (6%) dengan data ini terlihat bagaimana monopolisasi perusahaaan swasta terhadap sektor kelapa sawit. Sebenarnya ada 3 perusahaan yang paling besar mengambil peran ini yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group dan Musim Mas Group yang detik ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6,47 T.
Sisi lain dari kepemilikan lahan swasta yang besar ini menyebabkan
berdampak pada sumber daya alam dan lingkungan mari kita sama sama bedah.
Ekspansi lahan kelapa sawit menyebabkan pengundulan lahan (deforentasi) yang hari ini sangat
bersingungan dengan permasalahn iklim hal ini lah factor penyebab emisi karbon
dan kehilangannya keaneragaman hayati. Diperkirakan 57% penyebab deforestasi
hutan Indonesia di sebabkan oleh perubahan lahan hutan menjadi lahan kelapa
sawit dan 20% lainnya bernarasumber dari pulp dan kertas. Perluasan perkebunan
kelapa sawit memberikan kontreibusi terhadap gas emisi rumah kaca tersebut
dengan terkonversinya hutan menjadi lahan perkebunan.
Konversi lahan rawa gabut setiap tahun mencapai 50- 100.000 hektar dan berkemungkinan semakin meningkat. Pembukaan lahan gambut menjadi lahan perkebunan ini berakibat merusak struktur ekologi menyebabkan lahan menjadi kering dan mudah terbakar dan anehnya perizinan bagi industri untuk melakuakan ekspansi perkebunanan dikhawatirkan akan semakin memakan lahan gambut yang tersisa dan fenomena tersebut berbading terbalik dengan komitmen Indonesia tahun 2030 Pada NDC dan Kebijakan peraturan Moratorium sawit perlu ditegakan Kembali jika Indonesia masih konsisten pada target NDC yang di sepakati melalui Paris Agreement. Bila Presiden hari ini masih berlindung dibawah kekuasan korporasi atau keterpihakan perusahaan swasta yang hari ini hanya berdampak merugikan negara maka dengan ini Saya M Nadhim Ardiansyah Presidium Nasional IBEMPI memberikan sikap menolak dengan tegas demi kebaikan Pertanian dan ekologi Indonesia bila mana hanya menjadi suatu hal yang di apatiskan maka kami Siap untuk turun kejalan dengan masa yang besar untuk memperjuangkan kesejateraan Rakyat Indonesia.
